oleh

Polisi Dinilai Gagal, DPR Usulkan SIM Dikelola Kemenhub

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mengusulkan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Aras merasa perlu untuk mengusulkan penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) salah satunya akan mewacanakan kembali pembuatan SIM dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Bukan tanpa alasan wacana ini muncul karena banyak kejadian-kejadian yang menunjukan bahwa Kepolisian Indonesia belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya dalam penerbitan SIM,” katanya.

Dikatakannya, salah satu contoh yang menonjol adalah pada akhir tahun 2019 kecelakaan Bus Sriwijaya di Pagar Alam, Senin (23/12/2019) lalu. Bahwa ditemukan sopir bus tersebut SIM nya sudah mati sejak 9 tahun yang lalu.

“Tidak menutup kemungkinan, saat ini banyak pengendara yang tidak memiliki SIM bisa berkendara dengan bebas di jalanan. Ini tentunya bukan saja akan membahayakan dirinya sendiri yang tidak mendapatkan lisensi berkendara juga akan membahayakan keselamatan pengendara lainnya,” paparnya, Rabu (29/1).

Selanjutnya, kata Aras, ada beberapa pihak yang mendesak Polri untuk tidak lagi melakukan penerbitan SIM. Pasalnya, Polri dianggap tidak pantas menerbitkan SIM.

“Kita berharap bahwa dengan beralihnya penerbitan SIM oleh Kemenhub, Kepolisian bisa fokus kepada tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD tahun 1945.” katanya.

Dikatakannya, usulan tersebut akan dikaji secara mendalam, terutama dari segi kesiapan Kemenhub untuk bisa menangani penerbitan SIM tersebut.

“Ini harus dikaji secara mendalam. Kita juga tahu Kemenhub tentu belum berpengalaman dalam melakukan penerbitan SIM,” tutupnya. (*)

News Feed